MATA INDOENSIA, JAKARTA – Menpora Zainudin Amali akan mendorong Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI agar segera melunasi beberapa kewajiban yang masih menunggak.
Meski sisa anggaran untuk kedua even itu belum dicairkan semua oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tapi dipastikan anggaran yang telah dicarikan sebelumnya masih ada sisannya dan memungkinkan digunakan untuk pembayaran sejumlah tunggakan saat kegiatan PON dan Peparnas berlangsung.
Hanya saja, PB PON dan PB Peparnas sangat berhati-hati dalam melakukan pembayaran.
“Sebelum akhir tahun anggaran ini supaya kewajiban-kewajiban, seandainya masih ada kewajiban itu harus segera dibayarkan,” katanya, di laman resmi Kemenpora.
“Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan sebenarnya di sana itu masih ada dana untuk membayar itu cuma karena kehati-hatian disana takut membayarkan, tahu-tahu salah membayar,” ujarnya.
Menurut Menpora Amali, sudah ada beberapa kali kasus salah bayar, di antaranya salah bayar tanah ganti rugi.
“Jadi itu akan jadi masalah buat mereka (PB PON-Peparnas). Karena setelah dibayarkan ada lagi yang datang katanya belum bayar,” ucapnya.
“Jadi kami hati-hati betul, jangan sampai salah bayar, masalahnya kan ada di mereka (PB PON-Peparnas). Dan bahkan komitmen Gubernur (Ketua PB PON-Peparnas) itu menalangi dulu atau sistem reimburse,” ujarnya.
Menpora Amali meminta agar BPKP, perwakilan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Kemenpora membantu PB PON–Peparnas untuk memverifikasi agar apa yang sudah dikeluarkan dengan dokumen-dokumen Kemenkeu bisa langsung mencatatkannya bahwa hal tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya.
“Jadi ini masih jalan, semoga. Prinsipnya bahwa ini kita selesaikan,” ungkapnya.
 XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI agar segera melunasi beberapa kewajiban yang masih menunggak.){kind=link}