MBG Dinilai Jadi Pilar Strategis Keadilan Sosial Nasional

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah terus menguat sebagai salah satu kebijakan prioritas dalam mendorong keadilan sosial nasional. Di tengah tantangan global seperti fluktuasi harga pangan dan perlambatan ekonomi dunia, program ini dinilai menjadi langkah konkret negara dalam memastikan pemerataan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun bangsa yang kuat melalui peningkatan kualitas manusia. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.

“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bagian dari upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang kekurangan gizi, karena mereka adalah masa depan bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih jauh, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah memandang program ini sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak luas terhadap kemajuan bangsa, termasuk dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, Ir. HM. Darmizal MS menilai MBG sebagai pilar strategis dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, sekaligus langkah progresif dalam membangun masa depan bangsa.

“MBG adalah pilar strategis keadilan sosial. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi strategis negara untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Darmizal.

Ia juga menekankan bahwa program MBG tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran negara, melainkan sebagai langkah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional.

“Jangan dilihat sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi strategis. Dampaknya akan luar biasa terhadap peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi ke depan,” lanjutnya.

Selain itu, Darmizal menyoroti bahwa implementasi MBG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, terutama melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan sektor pangan domestik.

“Program ini juga akan menggerakkan ekonomi rakyat, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan bergizi,” tambah Darmizal.

Perkembangan terkini menunjukkan pemerintah terus mematangkan implementasi MBG melalui koordinasi lintas sektor, termasuk kesiapan anggaran, distribusi, dan pengawasan kualitas. Upaya ini dilakukan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan dari berbagai pihak, MBG semakin menunjukkan perannya sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional. Pemerintah optimistis bahwa melalui program ini, keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata, sekaligus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital

Oleh: Damar Alamsyah )*Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalamPelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalammemperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan PP Tunas menandai perubahan pendekatan negara yang semakin adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi, sekaligusmenegaskan komitmen dalam menjaga generasi muda dari berbagairisiko di dunia maya.Regulasi PP Tunas hadir sebagai jawaban atas meningkatnya intensitaspenggunaan platform digital oleh anak dan remaja. Pemerintahmemandang ruang digital tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkantelah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memerlukanpengaturan serius. Kebijakan negara melalui PP Tunas dirancang untukmemastikan ekosistem digital berjalan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwakeberhasilan implementasi PP Tunas sangat ditentukan oleh kepatuhanplatform digital. Pandangan Kawiyan menegaskan bahwa seluruhketentuan dalam regulasi tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan anak dapat terwujudsecara optimal.Kepatuhan platform digital mencakup berbagai aspek penting dalampengelolaan layanan. Kewajiban dalam PP Tunas meliputi klasifikasi usiapengguna, penentuan tingkat risiko layanan, serta pembatasan aksesberdasarkan usia sebagai instrumen perlindungan utama. Tanggungjawab platform...
- Advertisement -

Baca berita yang ini