Menkes: Vaksinasi Covid19 Ungkap Kenyataan Orang Indonesia Tidak Sehat!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Vaksinasi Covid19 mengungkap kenyataan bahwa banyak orang Indonesia tidak sehat. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tidak semua tenaga kesehatan (nakes) bisa melaksanakan vaksinasi karena memiliki penyakit bawaan, yang paling banyak hipertensi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah diskusi virtual di akun YouTube PRNM SuCi yang dilihat Sabtu 23 Januari 2021.

“Ternyata 15 persen vaksinasinya tertunda pada saat screening. Saya lihat kenapa, karena komorbid. Kecil cuma empat persen. Tapi 11 persen karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia gak sehat,” ujar Budi Gunadi.

Budi Gunadi mengaku kaget karena para nakes justru kondisi kesehatannya buruk sehingga membuatnya pusing kepala. Dia berjanji akan mengatasi masalah tersebut.

Hingga kini, Indonesia sudah melakukan vaksinasi Covid19 terhadap 132 ribu tenaga kesehatan (Nakes) serta sejumlah figur publik termasuk Presiden Jokowi tanpa reaksi atau kasus sampingan yang serius.

Juru bicara vaksinasi Covid19, dr Nadia Tamizi mengaku belum menerima Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang parah dari para penerima vaksin Covid19.

Vaksinasi, menurutnya, memiliki manfaat yang lebih besar dibanding risiko karena memiliki risiko efek samping yang rendah.

Maka, dia mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi pada program vaksinasi Covid19 yang diberikan gratis oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Meski begitu, Nadia mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan).

Alasannya, selain tetap harus menjaga diri, juga masih dibutuhkan waktu bersama-sama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini