Menkes: Sudahi Covid19 Tak Bisa Andalkan RS, Tapi Perubahan Perilaku Rakyat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Strategi untuk menyudahi pandemi Covid19 bukan karena vaksin dan fasilitas rumah sakit, tetapi menciptakan gerakan perubahan protokol kesehatan yang lebih ketat dan kini menjadi persoalan besar bagi Indonesia.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin itu menjadi persoalan besar karena terbukti dengan menyertakan TNI dan Polri sekalipun Indonesia gagal menciptakan gerakan perubahan protokol kesehatan.

“WHO juga bilang strategi mengatasi pandemi itu bukan hanya vaksin, bukan hanya mengandalkan rumah sakit (RS), itu sudah di ujung sudah telat. Yang harus diurus adalah perubahan protokol kesehatan pasca pandemi,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam sebuah diskusi virtual di akun PRMN SuCi yang dikutip Sabtu 23 Januari 2021.

Dia pun menyontohkan protokol naik pesawat terbang yang berubah drastis setelah peristiwa 911 yang menghancurkan Twin Tower World Trade Center di New York Tahun 2001.

Setelah peristiwa itu setiap penumpang pesawat terbang harus melalui protokol yang lebih ketat lagi dengan melakukan pemeriksaan rinci. Berbeda dengan sebelum peristiwa itu.

Saat itu, miliaran penduduk dunia bisa beradaptasi dengan protokol baru yang lebih ketat tersebut.

Sekarang setelah Pandemi Covid19, protokol kesehatan juga harus berubah drastis. Setidaknya sangat disiplin menerapkan 3 M, memakai masker, menjaga jarak sosial dan rajin menyuci tangan dengan sabun air mengalir.

Tetapi, sekarang yang berubah bukan hanya di industri penerbangan tetapi di seluruh sektor baik industri kuliner, industri manufaktur, perhotelan dan semua aspek kehidupan manusia.

Budi Gunadi menegaskan setiap industri harus membuat protokol kesehatan pasca Covid19 dengan rinci.

Dia mengingatkan banyak hal akan mengubah protokolnya setelah Pandemi Covid19 ini muncul di dunia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini