Menhub Pastikan Pergerakan Penumpang Angkutan Massal Libur Nataru Berjalan Lancar

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, meninjau tiga stasiun kereta api jalur Selatan Jawa yaitu Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Kutoarjo, serta Stasiun Purwokerto, pada Senin (1/1). Hal tersebut dilakukan untuk mengecek dan memastikan pergerakan penumpang angkutan massal pada arus balik libur natal dan tahun baru berjalan lancar.

Di Stasiun Tugu, Menhub menyapa penumpang yang berada di ruang tunggu dan memberi semangat kepada petugas yang bekerja pada hari libur. “Kereta api menjadi moda yang sangat diminati masyarakat. Saya mengapresiasi para petugas yang telah bertugas melayani dengan hati yang tulus dan penuh keramahtamahan,” ujar Menhub.

Menhub berkeliling melihat kondisi Stasiun Tugu Yogyakarta yang rencananya ke depan akan direvitalisasi untuk menambah kenyamanan penumpang. “Idenya datang dari PT KAI dan tadi saya ditunjukkan gambar yang akan dibuat di Yogyakarta. Ada ide membuat taman yg cantik dan merevitalisasinya menjadi lebih natural,” ungkap Menhub.

Selanjutnya, di Stasiun Kutoarjo Menhub mengecek fasilitas layanan salah satunya toilet, menemui sejumlah penumpang, serta membagikan Kartu Multi Trip (KMT) yang bisa digunakan untuk pembayaran perjalanan commuter line.

Kemudian di Stasiun Purwokerto, Menhub mengecek fasilitas skybridge, customer service lounge, serta ruang tunggu eksekutif Serayu yang dilengkapi lift prioritas dan eskalator. Stasiun Purwokerto terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat mengingat saat ini jumlah penumpang harian di Stasiun Purwokerto mencapai 11.000-12.000 orang.

“Animo masyarakat yang tinggi untuk bepergian menandakan ekonomi kita tumbuh. Kita di sektor transportasi sebagai pengungkit sektor ekonomi, harus memberikan pelayanan yang optimal,” tutur  Menhub.

Turut hadir pada peninjauan Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo. 

(Kementerian Perhubungan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini