Keramaian di Malioboro Hasilkan 30 Ton Sampah saat Malam Tahun Baru

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Saat pergantian tahun malam Minggu, warga ramai berkumpul di sekitar Malioboro untuk menyaksikan perayaan kembang api sebagai simbol awal Tahun 2024. Tingginya jumlah partisipan mencerminkan peningkatan volume sampah, termasuk sampah plastik dari alas duduk hingga kemasan minuman.

Berdasarkan catatan Kabid Pengolahan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja, Haryoko sejumlah besar sampah terkumpul di jalan-jalan di sekitar Tugu, Malioboro, Kraton (Gumaton), dan area sekitar Tugu.

Contohnya, Jalan Sudirman sebelum Tugu hingga Jalan Diponegoro dan dari arah timur, sampah terpantau di Jembatan Gondolayu hingga Tugu, serta wilayah Senopati.

Meskipun tidak ada persiapan khusus dengan menambah personel, Haryoko mengungkapkan bahwa pihaknya hadir lebih awal, biasanya bersih pada pukul 07.00 WIB, dengan perkiraan selesai pada pukul 06.00 WIB.

“Namun, volume sampah di sekitar Tugu saja mencapai 15 ton, diangkut menggunakan tiga truk. Sampah di area Gumaton juga mengalami peningkatan, dengan dua compactor beroperasi, setara dengan sekitar 14 ton sampah,” terang dia Minggu 31 Desember 2023.

Menurut laporan Dinas Kebudayaan, total sampah dari luar dan dalam kawasan Gumaton mencapai kurang lebih 30 ton.

Sampah-sampah ini diangkut ke TPS 3R Nitikan, yang dilengkapi dengan mesin press untuk mengolah sampah dari Gumaton.

Haryoko menjelaskan bahwa sebagian sampah juga dibawa ke depo, sehingga dari tiga truk yang dioperasikan pada pagi hari, semuanya berhasil diselesaikan tanpa harus dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini