Mengenal Lebih Dekat dengan Kutai Kartanagera Calon Ibu Kota Negara

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Selain Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), ada nama Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga didapuk sebagai ibu kota negara. Hal itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2019.

Mungkin sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan nama Kutai Kartanegara. kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu peradaban tertua di Nusantara.

Namun, seperti apa sejarah berdirinya wilayah itu di Indonesia. Dilansir dari kesultanan.kutaikartanegara.com, pada awal abad ke-13 berdirilah sebuah kerajaan baru di Tepian Baru atau Kutai Lama bernama Kutai Kartanegara dengan raja pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Keberadaan dua kerajaan di kawasan Sungai Mahakam ini menimbulkan friksi di antara keduanya. Pada abad ke-16 terjadi peperangan di antara kedua kerajaan di Kutai ini.

Akhirnya, Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah rajanya Aji Pangeran akhirnya berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura. Raja pemenang kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Kerajaan ini, mendapat pengaruh islam pada abad ke-17. Dilansir dari dictio.id, ajaran Islam dibawa masuk ke Kerajaan Kutai pada akhir abad ke-16 oleh Tuan Ri Tiro Pararang dari Aceh dan Tuan Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau.

Dari situ kemudian muncul nama-nama Islami yang digunakan nama-nama raja dan keluarga kerajaan Kutai Kartanegara. Selain itu, sebutan raja pun diganti dengan sebutan Sultan. Sultan pertama yang menggunakan nama Islam adalah Sultan Aji Muhammad Idris.

Pengaruh Islam di Kutai diduga bermula sejak ekspansi Kerajaan Banjarmasin. Namun, geliat dakwah agama ini dapat dilacak sejak penyebaran dakwah Islam oleh para mubalig dari Sumatra ke Sulawesi.

 

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini