Mendagri: Pelayanan Masyarakat di Papua Tetap Jalan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan terus memantau aksi massa yang hari ini 29 Agustus 2019 terjadi di Abepura, Jayapura. Namun dia memastikan pelayanan masyarakat tidak berhenti.

“Kami, tim otonomi daerah kami, terus memonitor pemda setempat. Semua jalan terus, tidak ada masalah. Kalau pelayanan masyarakat semua jalan terus, clear,” kata Mendagri di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Dia juga meminta warga yang ingin menyampaikan pendapatnya harus melaksanakan dengan tertib dan tidak provokatif dan melakukan pengibaran bendera selain merah putih.

Sementara situasi di Abepura, Kamis ini, seperti dilansir antara, terjadi aksi massa yang rusuh hingga sampai terjadi pembakaran kantor Majelis Rakyat Papua(MRP) di Kotaraja, Distrik Abepura, Kamis.

Sebelumnya massa itu terkonsentrasi di Kawasan Expo, Wamena, Jayapura. Di lokasi tersebut, polisi dan pengunjuk rasa saling melempar benda-benda kecil.

Namun aparat keamanan yang bersiaga hanya melempar gas air mata kepada peserta unjuk rasa tersebut.

Aksi tersebut membuat warga Jayapura ketakutan sehingga sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran di Distrik Abepura tutup sejak Kamis pagi.

Jumlah massa diperkirakan 1.000 orang.  Beberapa di antaranya ada yang membawa bendera motif bintang hitam berlatar merah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini