Mendag Klarifikasi Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Video yang viral tentang pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempromosikan kuliner Bipang Ambawang khas Kalimantan Barat ditanggapi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Pernyataan itu diucapkan Presiden Jokowi dalam rangka peringatan Hari Bangga Buatan Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan.

Ia memberikan klarifikasi soal video tersebut.  Menurut Lutfi, masyarakat harus melihat konteks pernyataan Presiden dalam video yang mempromosikan kuliner Bipang Ambawang tersebut secara keseluruhan. Pasalnya, Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut tujuannya mulia.

”Pernyataan bapak presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan membeli produk lokal. Pernyataan bapak presiden tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama dan budaya yang memiliki kekayaan kuliner nusantara dari berbagai daerah,” ujar Lutfi dalam video yang diunggah YouTube Kementerian Perdagangan, Sabtu 8 Mei 2021.

Bagi Lutfi, pernyataan Presiden Jokowi tersebut murni untuk mempromosikan makanan khas Indonesia. Sebab, tiap makanan khas Indonesia memiliki kekhasan sendiri dan menjadi makanan favorit di wilayah tertentu.

”Tentu kuliner tersebut dikonsumsi, disukai dan dicintai oleh berbagai kelompok masyarakat yang juga beragam. Mari kita bangga dan promosikan kuliner nusantara yang beragam, sehingga bisa menggerakan ekonomi, terutama UMKM,” kata Lutfi.

Lutfi selaku penangung jawab acara yang dihadiri Jokowi tersebut meminta maaf kepada semua pihak jika terjadi kesalahpahaman.

”Sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman, karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri, termasuk berbagai kuliner khas daerah dan menghargai keberagaaman bangsa kita,” katanya.

Pidato tersebut kemudian diedit oleh sejumlah oknum dan kemudian disebar di sosial media. Narasi pada caption video tersebut mempertanyakan mengapa Jokowi mempromosikan bipang Ambawang pada saat Lebaran.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini