Mempertanyakan Pergub Anies Tentang Jalur Baru untuk Sepeda

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan akan mengeluarkan pergub terkait penggunaan jalan raya umum untuk arena bersepeda. Hal tersebut pun menuai kritikan dari Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan.

“Apa perlunya memang membuat jalur khusus road bike di jalan umum? Sudah jelas bahwa jalan raya umum adalah sarana transportasi, bukan untuk road bike,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Mata Indonesia, Rabu 2 Juni 2021.

Tigor mengatakan, rencana Anies menyimpang dari UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, melanggar UU 38 tahun 2004 tentang jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pesepeda menggunakan jalur khusus pesepeda di sisi kiri jalan.

“Jadi tidak ada dasar pesepeda road bike minta hak khusus menggunakan jalan raya untuk mereka.Jadi aturan yang membolehkan pesepeda road bike bisa menggunakan jalan raya secara khusus adalah melanggar hukum. Egois dan sombong sekali sih,” katanya.

Tigor pun menganjurkan agar Anies sebaiknya fokus kerja padapenanganan Pandemi Covid 19 di Jakarta. Ia meminta agar Anies membatalkan pergub tersebut karena urusan road bike sudah ada peraturannya.

“Ayo polisi tindak tegas pesepeda road bike, jika mereka melanggar undang-undang. Tindakan tegas adalah untuk keselamatan pesepeda road bike itu sendiri dan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )*Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan.Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal. Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah.Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini