Masyarakat Cukup Puas dan Kawal UU Otsus Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, MANOKWARI – Masyarakat cukup puas dengan revisi kedua Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua karena setidaknya 50 persen usulan mereka dimasukkan dalam RUU tersebut untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Ketua Lembaga Kultur Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB Maxsi Nelson Ahoren dalam sebuah dialog terbatas bersama sejumlah lembaga di Manokwari, Rabu, mengatakan bahwa meski revisi kedua UU 21 belum sepenuhnya sesuai harapan, namun sebagian besar aspirasi lembaga MRPB sudah diakomodir.

“Jika proposal kami tidak diakomodir, maka kami akan menolak. Namun lebih dari 50 persen aspirasi masyarakat lewat MRPB sudah dimasukkan dalam agenda revisi yang sedang dikerjakan oleh DPR RI dan pemerintah pusat,” katanya.

Maka, dia mengajak seluruh masyarakat Papua Barat bergandengan tangan mengawal proses pelaksanaan Otsus.

Sekarang, menurut dia, bukan waktunya lagi melakukan aksi dan menolak berlakunya Otsus di Papua.

Ketua Fraksi Otsus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat, George Dedaida menegaskan akan mengawal pengesahan revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Saat Pemerintah dan BI Bersinergi Menjaga Rupiah

Oleh : Ricky Rinaldi Stabilitas nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menjaga ketahananekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, nilai tukar menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Dalam situasitersebut, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor kunci dalammenjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.Nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, tetapijuga berpengaruh terhadap inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat. Ketika rupiah berada dalam kondisi stabil, pelaku usaha dapat melakukan perencanaanbisnis dengan lebih baik dan masyarakat memiliki kepastian yang lebih besar dalammenjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, stabilitas rupiah menjadi kepentinganbersama yang perlu dijaga secara berkelanjutan.Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitasekonomi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang, pemerintahberkomitmen menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Stabilitas rupiah menjadi bagian dariupaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kondusif.Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan. Pengelolaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang sehat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwaperekonomian nasional berada dalam kondisi yang terkendali. Ketika kebijakan fiskalberjalan secara kredibel, tekanan terhadap nilai tukar dapat diminimalkan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa koordinasi kebijakanmenjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi global. Menurutnya, pengelolaan fiskal yang prudent perlu berjalan seiring dengankebijakan moneter yang responsif agar stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga. Pendekatan yang terintegrasi akan memperkuat kemampuan Indonesia menghadapiberbagai tekanan eksternal.Di sisi lain, Bank...
- Advertisement -

Baca berita yang ini