MATA INDONESIA, JAKARTA – Dana dan skema pembayaran untuk nasabah Jiwasraya sudah ada, Menteri BUMN Erick Thohir tinggal menunggu persetujuan panitia kerja (Panja) Jiwasraya di DPR RI.
Jika persetujuan sudah diperoleh, Maret ini sudah menjadi pencairan tahap pertama. Rencananya, sekitar akhir Maret Kementerian BUMN akan melakukan rapat Panja Jiwasraya bersama Komisi VI dan XI DPR RI.
“Tapi yang pasti dana untuk tahap pertama sudah stand by,” kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Senin 9 Maret 2020.
Soal nasabah mana yang akan diprioritaskan dalam tahap pertama itulah yang akan dibahas dengan Panja DPR RI.
Menurut Arya, Panja Jiwasraya DPR RI itu mengikat secara politik untuk tahapan-tahapan (penyelamatan Jiwasraya) mengingat setiap langkah semua langkah yang akan dilakukan terhadap Jiwasraya tidak bisa lepas juga dari DPR.
Sebelumnya Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dalam rangka untuk mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus di perusahaan asuransi pelat merah tersebut, sekaligus menuntaskan pembayaran kepada nasabahnya.
Pertama, dengan terbentuknya Jiwasraya Putra yang terdiri atas berbagai pemilik sahamnya, yakni BUMN-BUMN, sehingga hal ini bisa menghasilkan dana sekitar Rp9,5 triliun yang bisa untuk menopang nantinya pembayaran-pembayaran Jiwasraya.
Langkah penyelesaian berikutnya adalah melakukan holding asuransi, kemudian melakukan restrukturisasi utang-utang besar dan akan ada skema yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
