Makin Ketat, Arab Saudi Larang Pendatang dari Indonesia Gegara Corona

Baca Juga

MATA INDONESIA, ARAB SAUDI – Kementerian Dalam Negeri Saudi dan otoritas Penerbangan Sipil (GACA) Arab Saudi mengeluarkan larangan sementara seluruh individu dari Indonesia. Larangan ini juga berlaku untuk 50 negara lainnya demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

“Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara masuknya individu dari negara-negara tersebut, serta mereka yang telah berada di negara-negara tersebut selama 14 hari sebelum ketibaan di Arab Saudi, serta menghentikan sementara transportasi udara dan laut ke negara-negara itu dengan pengecualian bagi jalur evakuasi, pelayaran, dan perdagangan,” tulis Kedutaan Besar RI di Riyadh melalui pernyataan pada Jumat 13 Maret 2020.

KBRI Riyadh menuturkan pemerintah Saudi juga menyetop sementara seluruh penerbangan dan transportasi laut menuju Indonesia dan 50 negara lainnya. Selain itu, KBRI Riyadh mengatakan seluruh warga Saudi dan ekspatriatnya dilarang untuk pergi ke Indonesia dan 50 negara itu.

“Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara perjalanan WN Saudi dan ekspatriat dari Saudi ke negara-negara Austria, Bahrain, Belanda, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Djibouti, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Filipina, Hungaria, India, Indonesia,” bunyi pernyataan KBRI Riyadh.

Kemudian, aturan itu juga berlaku bagi negara Irak, Iran, Italia, Jerman, Kenya, Korea Selatan, Kroasia, Kuwait, Latvia, Libanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mesir, Oman, Pakistan, Prancis, Uni Emirat Arab, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Swedia, Swiss, Tiongkok, Turki, dan Yunani.

Meski begitu, KBRI Riyadh mengatakan Saudi tetap membuka jalur transportasi darurat seperti evakuasi dan juga jalur pelayaran serta perdagangan ke 51 negara tersebut.

Terkait dengan hal itu, KBRI Riyadh mengimbau seluruh WNI untuk tidak melakukan perjalan ke Saudi sementara waktu, terutama ke Mekkah, Madinah, dan Qatif.

KBRI Riyadh juga mengatakan pemerintahan Raja Salman memberi waktu 72 jam sejak aturan ini beralu bagi setiap WNI yang memiliki kartu Iqamah (kartu penduduk Saudi) atau visa re-entry untuk kembali ke Saudi.

Aturan baru ini, papar KBRI Riyadh, berlaku sejak Kamis (12/3) pukul 18.00 waktu Saudi.

Sebelum mengeluarkan aturan ini, pemerintah Saudi juga telah menangguhkan perjalanan umrah ke Mekkah dan Madinah untuk sementara waktu bagi warga Muslim di seluruh dunia.

Saudi juga telah menghentikan visa turis bagi pendatang dari negara-negara dengan kasus virus corona terbanyak seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan Italia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini