Mahasiswa Desak KPK dan Kejaksaan Usut Tuntas OTT Kejati DKI

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi mengkritisi upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar Operasi Tangkap Tangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 26 Juni 2019 lalu.

Dari aksi OTT ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka yaitu 1 orang pengacara, 1 orang swasta dan 1 aspidum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Sementara proses hukum atas dua jaksa yakni Kasubsit Penuntutan Kejati DKI Jakarta (YHE) dan Kasi Kamnegtibum (YSP) dilimpahkan oleh KPK ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam Konferensi pers yang digelar di Gedung UI Salemba, Ibong, salah satu pengurus GAK memaparkan bahwa pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, menyatakan keprihatinan atas terulangnya kembali tindak pidana korupsi pejabat kejaksaan yang tertangkap dalam OTT KPK, padahal harusnya kejaksaan adalah salah satu pilar utama dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Kedua, GAK menuntut KPK untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dan mengusut siapa pun yang terlibat di dalamnya tanpa pandang bulu.

Ketiga, GAK menyesalkan pelimpahan proses hukum atas 2 jaksa oleh KPK kepada Kejagung. Keempat, mendesak KPK secara konsisten melaksanakan amanat pasal 6,7,8,9 dari UU No. 30 tahun 2002 mengenai wewenang dan kewajiban KPK untuk melakukan supervisi, pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Kelima, mendesak Kejagung untuk menindak, menuntut, dan menghukum seberat-beratnya semua aparaturnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini dan melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Hal itu agar kejaksaan dapat kembali menjadi penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya Saur Siagian, anggota pengurus GAK lainnya, juga ikut mengungkapkan bahwa pihaknya cukup mempertanyakan soal pernyataan salah seorang anggota DPR Komisi III yang menuduh OTT yang dilakukan KPK mempermalukan Kejaksaan, bahkan dianggap menyerang partai Nasdem.

“Ini jadi pertanyaan besar. Mengapa peristiwa hukum ini ditarik ke ranah politik,” kata Saur.

Lalu soal anak jaksa  yang semula diduga terlibat tapi ditanggapi jaksa agung sebagai hoax, Saur bilang, Ini perlu diusut tuntas oleh KPK dan pihak kejaksaan.

Begitu pun dengan dua jaksa yang kena OTT jugavperlu diusut tuntas, biar tak ada kesan kejaksaan menutup-nutupi kesalahan yang dibuat anggotanya. “Dan bila nanti mereka terbukti bersalah, maka harus dihukum seberat-beratnya. Bagaimana bisa lantai kita bersih tapi saku kita kotor,” ujar Saur.

Andy Saragih juga ikut berpendapat. Ia menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menyesalkan pernyataan dari anggota DPR Komisi III tersebut.

Alasannya karena Komisi III DPR sudah seharusnya  menjadi ujung tombak bagi penegakan korupsi dengan bersinergi bersama KPK, tapi kesannya kok malah melemahkan KPK. Maka ia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mengawasi upaya pemberantasan korupsi oleh KPK hingga tuntas agar negeri ini bisa bebas dari korupsi.

Menanggapi hal itu, Ketua ILUNI UI Fakultas Teknik Tommy Suryatama mengharapkan agar ke depannya, para pelaku penegak hukum terutama pihak kejaksaan tak perlu diisi oleh orang partai.

Alasannya untuk menghindari ‘campur tangan’ partai tertentu dalam ranah hukum, terutama dalam kejaksaan. “Jadi mending ambil orang non partai karena masih banyak orang non partai yang profesional dan baik yang bisa tempati posisi ini,” kata dia

Lantas ketika ditanya soal duduk perkara dari kasus ini, apakah merupakan kasus sengketa tanah yang melibatkan dua perusahaan properti ternama di tanah air, Saur tak mengatakannya secara jelas.

Ia menyebut kasus ini lebih kepada kasus sogok yang melibatkan pihak swasta dan pihak kejaksaan. Sebenarnya tugas jaksa adalah bertanggung jawab ke presiden, tapi malah mereka salah gunakan tugasnya.

Maka ia menekankan agar KPK perlu mengusut kasus ini karena saat ini bukti suap yang terungkap baru 200 juta rupiah.

“Kita menduga bukti uangnya bisa miliaran rupiah, maka kita perlu dorong KPK agar publik tau kebenarannya. Jaksa agung juga perlu membantu sehingga kasus ini bisa selesai dan pertanyaan soal keterlibatan anaknya bisa segera terjawab,” katanya. (Krisantus de Rosari Binsasi)

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini