Lukas Enembe dan Warga Papua Diminta Anggota MRP Patuhi Proses Hukum di KPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Gubernur Lukas Enembe dan masyarakat Papua diminta anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Dorince Mahue, mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dorince melihat kasus Lukas Enembe di KPK adalah murni kasus hukum yang prosesnya harus dilalui dengan baik.

“KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” ujar Dorince, Sabtu 1 Oktober 2022.

Dorince juga mengingatkan Lukas dan kuasa hukumnya juga tidak memberikan pernyataan provokatif sehingga menyebabkan situasi tidak kondusif.

Sementara masyarakat Papua dimintanya tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum Lukas Enembe.

Menurut Dorince, berjudi menggunakan dana negara sangatlah tidak etis karena di kampung-kampung Papua masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan dan menderita.

Masyarakat di Tanah Papua, dimintanya tidak membuat konten-konten provokatif sehingga meresahkan.

Tanah Papua harus aman dan nyaman, karena pada Oktober 2022 akan menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Wilayah Adat Tabi Jayapura.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini