Lobi Prabowo Berhasil, Jet Tempur F-15 dan F-18 Siap Masuk Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Indonesia bakal mendapatkan 2 model jet tempur buatan AS yaitu F-15 dan F-18. Sinyal baik ini didapatkan usai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Plt Menteri Pertahanan AS Christopher Miller baru-baru ini. Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah pihak AS nampaknya tak keberatan untuk menjual F-15 dan F-18 kepada Indonesia.

Melansir Nikkei-Asia, sesuai kabar dari sumber pejabat Kementerian Pertahanan, dalam pertemuan itu Miller telah setuju untuk menjual kedua model jet tempur tersebut kepada Indonesia.

Indonesia sebenarnya merayu AS untuk menjual 3 jenis jet tempurnya yakni F-15, F-18 dan F-35. Tetapi akhirnya AS hanya menyetujui dua model yang dijual karena yang ketiga bisa memakan waktu hingga 10 tahun untuk pengiriman. F-15 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan AS McDonnell Douglas dan Boeing.

Meski demikian, agenda utama kedatangan Miller sebenarnya berkaitan dengan Laut China Selatan. Sebuah perairan di mana banyak klaim teritorial tumpang tindih dan disebut-sebut sebagai tempat Cina untuk membangun pangkalan militer.

Kunjungannya tersebut juga sebagai bagian tindak lanjut dari upaya AS mencabut larangan masuk kepada Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Dengan begitu, Prabowo bisa leluasa melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat Pentagon.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Indonesia, Rodon Pedrason mengatakan bahwa kunjungan ini membuat Cina gelisah.

“Mereka bertanya, ‘Mengapa Anda menerima mereka?’ Kami tanggapi secara diplomatis. Kami tidak ingin China atau AS merasa diabaikan,” katanya.

Memang ada beberapa kekhawatiran bahwa kebijakan AS mungkin berubah di bawah Joe Biden, yang akan dilantik sebagai presiden bulan depan. Meski demikian, ia menganggap bahwa Gedung Putih tidak akan mengingkari kesepakatan yang telah ditandatangani.

“Tinggal seberapa siap kita menyediakan anggaran,” ujarnya.

Pedrason mengatakan, kementerian pertahanan di bawah Prabowo memiliki rencana besar untuk pengadaan lebih dari 100 jet tempur unggul, untuk menambah armada Indonesia yang saat ini yang berjumlah kurang dari 60.

“Kami akan memiliki sekitar 170 jet tempur. Itu luar biasa,” kata Pedrason.

Meski belum memastikan kapan rencana ini terwujud, tetapi Indonesia telah menyediakan antara 9 miliar dolar AS dan 11 miliar dolar AS untuk persenjataan baru dan peralatan militer selama 20 tahun ke depan. Dia mengatakan Indonesia juga berencana untuk menerima penawaran pinjaman lunak dari negara-negara seperti Prancis, Turki, Cina, dan Rusia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini