Leonardus Lelo Gantikan Jefri Riwu Kore Nahkodai Partai Demokrat NTT

Baca Juga

MATA INDONESIA, KUPANG – Hasil putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengangkat Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT.

Leo mengatakan bahwa kabar pengangkatan dirinya sebagai ketua DPD Partai Demokrat diketahui pada pukul 19.50 WITA.

“Kabar itu disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat dan Kepala BPOKK,” ujarnya di Kupang, Selasa 4 Januari 2022.

Pengangkatannya merujuk pada hasil fit and proper test dan pertimbangan DPP Partai Demokrat. Dengan demikian, Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Leonardus Lelo sebagai Ketua Demokrat NTT periode 2022-2026 menggantikan Jefri Riwu Kore.

“Saya mengajak Jefri Riwu Kore untuk tetap masuk ke dalam susunan pengurus Partai Demokrat NTT sebagai Dewan Pertimbangan Partai,” katanya.

Ia pun berharap seluruh kader Demokrat NTT bersatu padu untuk mengawal kebijakan DPP yang telah menunjuk ketua DPD NTT yang baru.

Sebagai informasi, Leonardus Lelo terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV DPD Demokrat yang diselenggarakan pada Bulan Oktober 2021 lalu.

Saat itu, Leonardus Lelo dan Jefry memperebutkan 22 suara dari DPC di seluruh NTT dan satu suara dari DPD. Leonardus didukung DPC Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flotim dan Lembata.

Sedangkan yang mendukung Jefry yakni Sabu Raijua, Rote Ndao, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Belu, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Alor. Adapun suara yang tidak berlaku karena telah habis masa jabatannya yaitu dari Malaka, Rote Ndao dan Manggarai Timur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini