MATA INDONESIA, JAKARTA – Langkah politik Presiden Jokowi mengajak rivalnya pada kontestasi Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto, bergabung dalam kabinet ternyata menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman kelompok intoleran. Hal itu baru kita ketahui tahun 2020 ini.
Analisis tersebut diungkapkan dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar yang dilihat Minggu 27 Desember 2020.
Menurut Irfan langkah politik Jokowi itu untuk mendukung langkah hukum yang dilakukannya sekarang.
“Banyak negara-negara demokrasi nyinyir ketika Jokowi menarik Prabowo yang pernah opsisi menjadi menteri pertahanan. Saya kira kita baru mengerti hari ini, ketika penegakkan hukum terhadap para perusuh itu (FPI–Red) menjadi tidak terlalu mengakibatkan resistensi politik yang sangat tinggi,” ujar Irfan.
Jika penegakkan hukum itu dilakukan ketika FPI masih bergabung dengan Prabowo Subianto, maka peristiwa 212 bisa terulang.
Menurut Irfan, Pemerintah Jokowi bisa dianggap melakukan “bunuh diri” jika tidak mengajak Prabowo bergabung tetapi menindak FPI dan kelompok intoleran lainnya.
Sebab, bukan saja bisa mengundang fenomena 212 berulang, bahkan lebih besar lagi dan membahayakan negara.
Itulah keterampilan politik Jokowi yang sangat dibutuhkan pemimpin Indonesia di masa datang.
Pemerintah tidak bisa terlalu lugu dalam bertindak apalagi menggunakan instrumen hukum dengan mengabaikan aspek politik seperti di kasus FPI.
Jika diabaikan maka ongkos sosial yang harus dibayar oleh Indonesia akan terlalu mahal.