Langka di Pasaran, BPN Sebut Distribusi Minyak Goreng Curah Masih Lamban

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Badan Pangan Nasional (BPN) terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian agar distribusi minyak goreng dipercepat. Pasalnya, keberadaan minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu per liter, masih cukup langka di pasaran.

“Karena barangnya (minyak goreng curah) ada. Registrasi produsen juga sudah. Tinggal didorong secepatnya masuk ke pasar dan harganya itu Rp14 ribu per liter,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa 12 April 2022.

Menurutnya, apabila sadar dengan distribusi yang masih lamban, maka pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dicarikan secepatnya dengan cara diberikan sekaligus di muka.

Sejatinya penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan dimulai April ini. Namun, kebijakan yang terakhir diambil yakni langsung diberikan sekaligus tiga bulan atau Rp300 ribu dalam satu waktu.

“Ini untuk membantu masyarakat sebanyak 20,6 juta orang plus 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena disadari minyak goreng curah barangnya belum cepat masuk,” kata Arief.

Selain percepatan distribusi minyak goreng, Arief juga mendorong percepatan pasokan daging jelang Idul Fitri. Selain untuk mencukupi kebutuhan, sekaligus menstabilkan harga, agar tidak melonjak drastis.

“Di Pasar Cibinong ini harga daging sapi Rp130-140 ribu per kilogram. Yang harus dikerjakan cepat yaitu masuknya daging kerbau untuk memberi pilihan ke masyarakat karena harganya bisa di bawah Rp100 ribu,” kata dia.

Selain itu, alternatif lainnya yakni meningkatkan mobilisasi sapi hidup dari beberapa sentra ternak di Indonesia dengan harapan, stok daging aman dan harga dapat dikendalikan dengan baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini