Minews.id, Kupang – Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp. 2.328.969,69 atau naik 6,5% atau sebesar Rp 142.143,69 dibandingkan UMP NTT Tahun 2024 yaitu Rp. 2.186.826. meskipun demikian, masih banyak kelompok buruh di NTT yang digaji tak sesuai UMP.
Yoppy Sartian Banoet selaku Sekretaris KSPI NTT menyampaikan bahwa mekanisme pengupahan bagi kaum buruh NTT menjadi salah satu persoalan krusial saat ini. Sebab banyak buruh NTT yang digaji murah dan tidak sesuai standar UMP yang sudah ditentukan.
“Ada beberapa pendampingan yang kami lakukan terkait buruh dan sementara berjalan. KSPI NTT akan selalu mendampingi buruh di NTT untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dan saat ini, pemahaman buruh di NTT akan Pentingnya berserikat dalam buruh masih sangat rendah,” ujarnya kepada minews.id, 5 Maret 2025.
Ia juga menyoroti terkait PHK massal yang menimpa para buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Bahwa pemecatan tersebut sangat – sangat merugikan kaum buruh.
“Dan harus diketahui bahwa ketika Buruh di-PHK ada mekanisme dan aturannya, sehingga tidak serta merta pihak pemberi kerja melakukan PHK bagi buruh tanpa ada penjelasan yang jelas dan berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara terkait efisiensi anggaran, dirinya menilai hal tersebut seharusnya dijadikan alasan untuk melakukan PHK secara massal bagi kalangan buruh.
“Efiesiensi anggaran sebenarnya tidak ada dampak untuk dilakukannya PHK terhadap buruh karena bicara efisiensi anggaran sebenarnya kegiatan-kegiatan yang tidak ada asas manfaat bisa dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat,” ujarnya.