KPK: Penangkapan Rommy Soal Pengisian Jabatan di Kementerian

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kasus penangkapan Ketua Umum PPP Rommahurmuziy diduga berkaitan dengan pengisian jabatan di salah satu kementerian. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan OTT itu murni penegakkan hukum.

“Ada sejumlah uang yang ikut diamankan dari OTT itu dan diduga untuk pengisian jabatan di kementerian,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jum’at 15 Maret 2019.

Uang itu semua dalam pecahan rupiah. Meski begitu Febri belum bisa memastikan kasus posisi sesungguhnya.

Dia menegaskan penyidik masih berada di Surabaya untuk menggali keterangan lebih dalam dari Rommahurmuziy alias Rommy. Setelah itu yang bersangkutan akan dibawa ke KPK Jakarta.

Dia menegaskan tim KPK akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.

Rommy ditangkap Jum’at 15 Maret sekitar pukul 09.00 WIB di kawasan Sidoarjo. Hingga kini belum diketahui lokasi persis tertangkapnya Ketua Umum PPP itu.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini