Koperasi Merah Putih di Kulon Progo Mulai Dibentuk, Juni 2025 Siap Operasi

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Menanggapi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Desa Merah Putih, sejumlah wilayah tengah mendirikan Koperasi Merah Putih.

Termasuk di Kulon Progo, salah satu desa atau kalurahan Kulur, Kapanewon Temon sudah menyiapkan pembentukan KMP tersebut.

Lurah Kulur Adi Nugroho menerangkan konsep dasar pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk menyejahterakan warga desa.

“Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Kulur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui akses layanan keuangan yang adil dan berbasis gotong royong,” ujar Adi dikutip Kamis 23 Mei 2025.

Kalurahan Kulur sendiri sudah melakukan musyawarah untuk pembentukannya, mulai dari tujuan, struktur organisasi. Termasuk rencana kegiatan jangka pendek dan panjang.

Wilayah lainnya di Kulon Progo yang sudah memulai pembentukan KMP adalah Kapanewon Wates.

Panewu Wates, Sutrisna mengatakan bahwa pendirian KMP ini akan didirikan pada pertengahan Mei 2025. Artinya dalam kurun waktu saat ini pemerintah Kapanewon akan segara meresmikan KMP baru.

“Semua kebijakan ini sudah melalui kajian, kita bangun optimisme dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini di Kulon Progo,” ujar dia.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kulonprogo, Iffah Mufidati mengatakan bahwa target KMP beroperasi adalah bulan Juni.

“Insha Allah terbentuk semua di kalurahan Kulon Progo,” katanya.

Iffah, menyebutkan seluruh KMP di Kulon Progo membuat baru. Bukan dari koperasi yang sudah berdiri lalu direvitalisasi.

Menurutnya, itu sudah menjadi komitmen para lurah lantaran dari pengecekan koperasi yang ada tidak bisa memenuhi jadi Koperasi Merah Putih.

“Koperasi-koperasi yang ada itu anggotanya lintas kalurahan,” tuturnya.

Sedangkan sesuai aturannya Kopdes Merah Putih anggotanya harus warga kalurahan setempat karena berkaitan dengan pendanaan dari APBKal.

Pendirian KMP bersumber dari APBD Kulon Progo. Berdasarkan Juklak dari pusat yang mandatori dari koperasi ini terdiri dari lima gerai.

Di antaranya gerai sembako, pergudangan, apotek obat murah, simpan pinjam, dan kearifan lokal lain desa setempat.

Dengan dibangunnya KMP di tiap desa, Iffah mengungkapkan setiap stakeholder bisa bersinergi, termasuk desa wisata yang terus berkembang di wilayah mereka.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Refocusing Anggaran MBG Makin Berpihak pada Kerentanan

Oleh: Alexander Royce*)Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satutahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkahtersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untukmemastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampakmaksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhanpembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi padakualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwapemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber dayamanusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskanuntuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatankualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukurankeberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, danterluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melaluirefocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar bebanAPBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkanpenghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukanoleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalahsejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizianak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karenaitu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama inijustru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan denganarahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakatyang menghadapi kerentanan paling tinggi. Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasirefocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat inimelakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisipenerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memilikikebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembalicakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagiannormal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitasprogram dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiapalokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasananggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaatyang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskankepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini