Kontraktor Militer AS Raup Keuntungan di Tengah Kekacauan di Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Kontraktor militer Amerika Serikat (AS) yang juga merupakan mantan Navy SEAL, Erik Prince menawarkan jasa penerbangan sewaan dari Afghanistan dengan harga senilai 6,500 USD atau sekitar 93 juta Rupiah per orang!

Pendiri Blackwater itu juga mengatakan bahwa biaya bagi mereka yang membutuhkan bantuannya untuk keluar dari rumah menuju ke bandara akan lebih mahal. Meski begitu,Prince memastikan keselamatan kliennya hingga di Bandara Internasional Hamid Karzai yang kini dikuasai oleh Kelompok Taliban.

“Dia akan mengenakan biaya tambahan jika orang itu terjebak di rumah mereka dan membutuhka bantuan untuk sampai ke bandara,” lapor WSJ seperti dikutip dari New York Post.

Taliban yang resmi menguasai Afghanistan pada 15 Agustus 2021 itu telah mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan AS untuk meninggalkan negara tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika tidak, maka Taliban memastikan AS akan menerima konsekuensi.

Gedung Putih mengkritik setiap upaya aktor swasta untuk menghasilkan uang dari evakuasi. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki mencatat bahwa pemerintahan Biden mengevakuasi puluhan ribu orang secara gratis.

“Kami tidak akan mendukung, mereka yang mengambil untung dari orang-orang yang putus asa untuk keluar dari negara ini,” kata Jen Psaki, melansir Yahoo News.

Prince telah terlibat dalam kontroversi sebelumnya, termasuk selama Perang Irak ketika pasukan keamanan Blackwater membunuh lebih dari selusin warga Irak di Baghdad.

Empat tahun lalu, penasihat Presiden Donald Trump membawa Prince untuk melihat cara menggunakan kontraktor untuk melakukan operasi militer di Afghanistan daripada menggunakan pasukan tambahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital

Oleh: Damar Alamsyah )*Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalamPelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalammemperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan PP Tunas menandai perubahan pendekatan negara yang semakin adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi, sekaligusmenegaskan komitmen dalam menjaga generasi muda dari berbagairisiko di dunia maya.Regulasi PP Tunas hadir sebagai jawaban atas meningkatnya intensitaspenggunaan platform digital oleh anak dan remaja. Pemerintahmemandang ruang digital tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkantelah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memerlukanpengaturan serius. Kebijakan negara melalui PP Tunas dirancang untukmemastikan ekosistem digital berjalan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwakeberhasilan implementasi PP Tunas sangat ditentukan oleh kepatuhanplatform digital. Pandangan Kawiyan menegaskan bahwa seluruhketentuan dalam regulasi tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan anak dapat terwujudsecara optimal.Kepatuhan platform digital mencakup berbagai aspek penting dalampengelolaan layanan. Kewajiban dalam PP Tunas meliputi klasifikasi usiapengguna, penentuan tingkat risiko layanan, serta pembatasan aksesberdasarkan usia sebagai instrumen perlindungan utama. Tanggungjawab platform...
- Advertisement -

Baca berita yang ini