MATA INDONESIA, JAKARTA – Proses pengetahuan-ke-kebijakan tentu memiliki tantangan tersendiri seperti riset yang relevan dan advokasi yang berkelanjutan.
Para produsen pengetahuan seperti think tanks memiliki peranan besar dalam menghasilkan informasi yang tepat sasaran dan strategis.
“Perlu intervensi mengenai kesadaran akan pentingnya science. Kemudian, setelah science (sudah dianggap) penting, perlu ada intervensi agar masyarakat paham tentang literasi science. Intervensi bukan hanya untuk masyarakat umum tapi justru untuk para pemimpin, pembuat kebijakan. Ketidakpahaman mengenai science dan literasi science yang rendah mengakibatkan science dianggap tidak ada manfaatnya sehingga tidak punya kekuatan dalam membuat kebijakan,” kata Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Dalam membuat kebijakan perlu mengunakan berbagai macam sumber. Baik bersifat ilmiah atau scientific.
“Selain itu juga mempertimbangkan aspek demografi karena rakyatlah yang menjalankan kebijakan. Pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia agar mengena dan sesuai dengan masyarakat,” ujarnya.
Professor of Law and Regulation, School of Regulation and Global Governance, Australian National University (ANU), Veronica Taylor, memberikan tanggapan terkait pembelajaran internasional dalam mendorong perbaikan ekosistem riset dan inovasi.
“Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata. Di Australia, kami mengalami hal yang sama. Sumber-sumber daya ini harus bisa sama rata secara nasional sehingga kapasitas nasional bisa terangkat bersama,” ucapnya.
“Di Australia, ketika sebuah lembaga menerima pendanaan riset, maka lembaga tersebut harus bekerjasama dengan daerah setempat di tempat kajian. Pemerintah harus bisa membagi berdasarkan karakter geografi. Indonesia punya talent yang bagus. Ini dapat diatur sehingga mitra kerja pemerintah bisa sama rata dan bisa berkolaborasi lebih baik,” ucapnya.
Dalam situasi pandemi Covid, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya aspek kesehatan dan ekonomi namun juga aspek budaya dan sosial. Informasi yang memengaruhi kebijakan publik perlu bersifat multidisiplin dan berasal dari multiaktor.
Sementara itu, dari sisi perlindungan data pribadi, diperlukan regulasi yang tepat dalam melindungi data pribadi masyarakat. Seperti dalam aplikasi kesehatan Peduli Lindungi. Sebaiknya tujuan aplikasi lebih fokus pada kesehatan dan tidak digunakan atau terintegrasi dengan layanan lainnya seperti untuk e-commerce atau perbankan sehingga tidak melanggar prinsip perlindungan data pribadi.
