MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD ternyata mengambil keputusan tepat tidak melakukan kerja sama antarpemerintah saat akan menangkap Joko Soegiarto Tjandra karena kemungkinan bocornya rencana itu sangat besar.
Mahfud mengisahkan hal itu kepada Dahlan Iskan saat menjadi tamu podcast DI’s Way yang tayangannya diunggah, Senin 3 Agustus 2020.
Menkopolhukam mengaku mengajak rapat pejabat setingkat menteri untuk menangkap Joko di Malaysia karena sepak terjangnya yang mempermalukan Pemerintah Indonesia, seolah memberi “karpet merah” kepada pemilik bisnis Mulia Grup tersebut.
Rapat 20 Juli 2020 sore itu mengundang mulai dari Menteri Hukum dan HAM hingga Kapolri diundang untuk merancang penangkap Joko tersebut.
Ketika Dahlan bertanya apakah Mahfud tidak takut rencana penangkapan itu bocor dan membuat Joko Tjandra lari lagi, mantan hakim konstitusi tersebut menyadari kemungkinan itu besar.
“Ya saya yakin sih akan bocor, serahasia apapun sekarang gak mungkin gak bocor. Tetapi, operasi yang Saya rancang (melalui G to G) tidak jadi,” ujar Mahfud seperti dikutip Selasa 4 Agustus 2020.
Sebab, dia beruntung karena keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB Kabareskrim Komjen (polisi) Listyo Sigit Prabowo memintanya membatalkan rencana itu.
Setelah mendapat penjelasan detil dan Listyo menegaskan operasinya tidak menggunakan prosedur G to G atau kerjasama antarpemerintah dan hanya kerja sama antar polisi, Mahfud akhirnya membatalkan hasil rapat setingkat menteri tersebut.
Sejak itu, hanya empat orang yang mengetahui rencana menangkap Joko yaitu, Presiden, Listyo, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Mahfud MD, yang berhasil memulangkan Joko.
