Ketua Umum DPP IMABA: Jawa Timur Perlu Gubernur Berhaluan Aswaja

Baca Juga

Mata Indonesia – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Bata-bata (DPP IMABA) Supra, menyatakan bahwa Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang memiliki ideologi Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Aswaja) untuk menjaga harmoni masyarakat dan memperkuat identitas keislaman di wilayah tersebut.

Menurutnya, Aswaja yang dikenal dengan sikap tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) sangat relevan dengan kondisi keberagaman di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa provinsi ini memiliki latar belakang masyarakat yang heterogen, baik dari sisi etnis maupun agama, sehingga diperlukan pemimpin yang mampu memelihara kerukunan dan persatuan.

“Jawa Timur, dengan banyaknya pesantren dan lembaga pendidikan Islam, membutuhkan pemimpin yang memahami betul nilai-nilai Aswaja. Ideologi ini terbukti mampu menjembatani perbedaan dan menghindari ekstremisme yang dapat merusak keharmonisan sosial,” kata Supra.

Ia juga menyoroti pentingnya pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, termasuk ulama dan santri, dalam menjaga kestabilan daerah dan melanjutkan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman yang moderat.

“Tidak hanya sekadar administrasi pemerintahan, tapi juga soal arah kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal yang kuat. Gubernur Jawa Timur harus mampu menjaga kearifan lokal sambil membuka diri terhadap perkembangan zaman,” tambahnya.

Selain itu, Supra mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kaum muda dan santri, untuk turut aktif dalam proses politik dan memastikan bahwa pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa Timur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini