MataIndonesia, SORONG — Ketua Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menyerukan seluruh anggota TPNPB-OPM yang masih berada di wilayah Papua Barat Daya untuk segera menghentikan aktivitas bersenjata, menyerahkan diri kepada aparat keamanan, serta kembali menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Alfons memberikan waktu 2×24 jam kepada anggota kelompok bersenjata yang masih bertahan di wilayah Papua Barat Daya untuk mengambil langkah tersebut. Menurutnya, pilihan menyerahkan diri merupakan jalan terbaik untuk mencegah kembali terjadinya kontak bersenjata dan jatuhnya korban.
“Saudara-saudara kita yang masih berada di hutan dan membawa senjata, kami minta segera kembali. Dalam waktu 2×24 jam, letakkan senjata, serahkan diri kepada aparat dan kembali kepada keluarga serta masyarakat. Jangan terus memilih jalan kekerasan yang hanya akan membawa kerugian,” ujar Alfons.
Seruan itu disampaikan menyusul tewasnya Arso Aisnak dan Yohanes KY dalam kontak senjata dengan aparat TNI di wilayah Aifat, Kabupaten Maybrat, pada 3 Oktober 2026. Alfons menilai peristiwa tersebut harus menjadi peringatan keras bagi anggota TPNPB-OPM lainnya agar tidak terus mempertahankan perlawanan bersenjata.
“Jangan sampai ada lagi yang mengalami nasib seperti Arso Aisnak dan Yohanes KY. Negara memiliki aparat keamanan dan hukum yang akan bertindak terhadap setiap kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, masih ada kesempatan untuk menyerahkan diri dan kembali hidup bersama masyarakat,” katanya.
Alfons juga menegaskan bahwa Majelis Rakyat Papua mendukung penuh langkah aparat keamanan dalam menindak kelompok TPNPB-OPM yang masih melakukan kekerasan dan mengancam masyarakat, sepanjang dilakukan secara tegas, terukur, profesional, serta tetap mengutamakan keselamatan warga sipil.
Dukungan serupa, turut ditegaskan oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya disebut mendukung penuh TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan mengambil tindakan tegas serta terukur terhadap kelompok bersenjata yang menolak menyerahkan diri dan tetap melakukan aksi kekerasan.
“Pemerintah daerah berdiri bersama masyarakat yang ingin hidup aman dan damai. Apabila masih ada kelompok yang membawa senjata, melakukan intimidasi, atau mengancam keselamatan warga, maka aparat harus mengambil tindakan yang tegas dan terukur sesuai hukum. Keselamatan masyarakat Papua Barat Daya harus menjadi prioritas,” demikian pernyataan Gubernur Elisa Kambu.
Alfons menilai Papua Barat Daya tidak boleh terus dibayangi konflik bersenjata. Menurutnya, keberadaan kelompok bersenjata hanya akan menghambat pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat di kampung-kampung.
“MRP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki sikap yang sama, yakni menjaga masyarakat. Kami mendukung aparat TNI-Polri untuk memastikan tidak ada ruang bagi kelompok bersenjata yang terus menciptakan ketakutan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Alfons menegaskan bahwa kesempatan untuk kembali ke kehidupan masyarakat tetap terbuka bagi anggota TPNPB-OPM yang secara sukarela meletakkan senjata. Tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, serta keluarga diminta turut memberikan pemahaman agar mereka tidak terus terjebak dalam konflik bersenjata.
“Serahkan diri sebelum terlambat. Kembali kepada keluarga dan masyarakat, ikrarkan kembali kesetiaan kepada NKRI dan ikut membangun Papua Barat Daya. Tetapi apabila tetap memilih jalan kekerasan dan mengancam masyarakat, aparat memiliki kewajiban melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur,” pungkas Alfons.