MataIndonesia, JAKARTA — Keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan pemerintah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan dan distribusi program prioritas nasional tersebut. Pemerintah menilai dukungan lintas institusi diperlukan agar target pemenuhan gizi bagi jutaan masyarakat dapat tercapai secara cepat, merata, dan tepat sasaran hingga ke wilayah terpencil.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pelibatan TNI bukan berarti prajurit menjalankan tugas operasional dapur MBG, melainkan merupakan penugasan institusional untuk mendukung percepatan pembangunan dan penguatan ekosistem program.
Menurut Sony, pelaksanaan operasional dapur tetap dilakukan oleh yayasan dan relawan yang telah ditunjuk. Keterlibatan TNI difokuskan pada percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dukungan logistik, serta penguatan tata kelola agar program dapat menjangkau masyarakat lebih luas dalam waktu singkat.
“Secara institusional diberikan tugas kepada TNI. Jadi jangan kemudian disambungkan bahwa tentara sekarang mengurus dapur. Yang menjalankan operasional tetap yayasan dan relawan,” ujar Sony.
Ia menjelaskan, keputusan melibatkan TNI dilatarbelakangi kebutuhan percepatan pembangunan ribuan SPPG pada tahap awal pelaksanaan MBG. Saat pemerintah menargetkan jutaan penerima manfaat, dibutuhkan institusi yang memiliki jaringan hingga tingkat daerah serta kemampuan mobilisasi yang cepat.
“Waktu itu targetnya 5.000 unit pelayanan. Kita belum memiliki gambaran siapa yang akan mendukung pembangunan seluruh dapur tersebut. Karena kebutuhan percepatan, maka diberikan penugasan kepada TNI,” jelasnya.
Menurut Sony, skema tersebut memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat dibandingkan apabila seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pengadaan konvensional yang membutuhkan waktu lebih panjang.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa MBG merupakan program nasional lintas sektor yang membutuhkan dukungan berbagai kementerian dan lembaga.
“Program MBG bukan program satu lembaga, melainkan program nasional yang melibatkan banyak kementerian dan institusi agar pelaksanaannya berjalan terkoordinasi dan berdampak luas,” ujar Khairul.
Menurutnya, dukungan TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program serta memastikan layanan MBG dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Dukungan TNI membantu memastikan distribusi MBG berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tantangan geografis,” tambahnya.
Komitmen keterlibatan TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat juga sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai peran tentara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat.
“Penderitaan rakyat adalah penderitaan tentara. Karena tentara, awaknya, anggotanya adalah anak-anak rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas dan ketertiban semata, tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, rasa aman pertama yang harus dimiliki setiap keluarga adalah terbebas dari kelaparan dan kekurangan gizi.
Karena itu, pemerintah memandang keterlibatan TNI dalam mendukung percepatan MBG sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.