Kericuhan dalam Sidang Sengaja Dilakukan untuk Lokalisir Dukungan pada Rizieq

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kericuhan terjadi saat persidangan yang melibatkan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perdebatan ini muncul karena mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini menolak untuk mengikuti sidang virtual.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menilai bahwa perdebatan yang terjadi merupakan upaya intimidasi terhadap independensi hukum.

“Ini semacam upaya terakhir mereka selamatkan Rizieq Shihab satu, kemudian melokalisir kekuatan FPI supaya tetap kepada Rizieq Shihab,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Senin 22 Maret 2021.

Ia juga menilai bahwa fenomena ini lumrah terjadi khususnya pada sosok yang memiliki pengikut dalam jumlah besar. Dalam hal yaitu Rizieq Shihab.

“Ini biasa terjadi seseorang yang punya massa besar ada intervensi kekuatan massa yang sifatnya brutal kepada lembaga peradilan, terutama di negara dunia ketiga,” kata Islah.

Sebelumnya, kuasa hukum Rizieq termasuk Munarman menolak keputusan untuk menggelar sidang secara virtual.

Alhasil saat sidang digelar kembali pada Jumat 19 Maret 2021 lalu, Rizieq meresponse hakim dengan ‘jurus diam’. Hal ini dilakukan saat pembacaan dakwaan terhadap mantan pimpinan FPI ini. Hakim pun memutuskan menunda persidangan dan akan dibuka kembali pada 23 Maret 2021.

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini