Kerap Usik Indonesia Soal Papua, Vanuatu Negara Kecil itu Bakal Tenggelam Selamanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Mungkin nama negara Vanuatu sudah tidak asing lagi bagi Indonesia. Pasalnya, negara yang dipimpin Perdana Menteri Bob Loughman Weibur selalu menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Bahkan, tudingan yang dilakukannya itu bukan sekali saja, namun pernah dilontarkan dirinya pada sidang umum PBB.

Saat itu, Vanuatu diskakmat oleh diplomat muda Indonesia Silvany Austin Pasaribu. Sekretaris Kedua PT RI PBB New York itu meminta Bob Loughman Weiber untuk tidak mencampuri urusan internal negara lain.

Tak hanya itu, baru-baru ini, diplomat muda lainnya, Sindy Nur Fitri juga melakukan hal yang sama di Sidang Umum PBB.

Dia menilai tudingan Bob Loughman Weibur tidak berdasar dan sebaiknya tidak perlu mempersoalkan kedaulatan dan mencampuri integritas teritorial negara lainnya.

Nah, saat ini bukan membahasa soal tudingan, namun terkait keberadaan Vanuatu yang bakal tenggelam.

Pada 2019, Sekretaris Jendral PBB António Guterres menjadi sorotan setelah tampil di sampul majalah Time yang judul ‘Planet Kita yang Tenggelam’.

Dalam catatan PBB yang dilaporkan Time, ada sembilan negara di Samudera Pasifik yang terancam musnah dari daratan bumi akibat pemanasan global. Salah satu negara yang bakal tenggelam itu adalah Vanuatu.

Menurut PBB, Vanuatu merupakan negara yang paling sering terkena bencana alam, entah itu dari lini air maupun udara. Menurut penelitian, air laut di kawasan Vanuatu meningkat satu centimeter per tahunnya.

Dengan volume air yang semakin tinggi di kawasannya, tak menutup kemungkinan republik yang dihuni lebih dari 300 jiwa itu akan lenyap tenggelam ditelan air.

Dikhwatirkan dalam lima dekade dari sekarang, kepualauan Vanuatu akan tenggelam selamanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini