MATA INDONESIA, JAKARTA – Demi melancarkan penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah terpencil atau 3T, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menggandeng perusahaan penyelenggara teknologi finansial (fintech) swasta. Menurut Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam, saat ini pihaknya baru menjajaki dengan LinkAja, yang merupakan layanan keuangan digital BUMN.
“Kalau mereka meng-cover atau menawarkan kira-kira apa yang mereka bisa kontribusikan untuk kelancaran program pemerintah yang penerimanya bisa puluhan bahkan ratusan juta itu, kami sangat terbuka,” ujarnya di Jakarta, Kamis 27 Mei 2021.
Saiful mengatakan bahwa selama ini pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan bansos ke daerah terpencil. Maka untuk mempercepat dan meningkatkan penyaluran, pihaknya memiliki gagasan untuk bekerjasama dengan Fintech swasta.
“Sehingga penggunaan dari kartu tidak harus lagi diperlukan bagi penerima manfaat sepanjang mereka memiliki perangkat seluler dan bekerjasama dengan salah satu pemilik fasilitas, LinkAja misalnya. Tidak tertutup kemungkinan fintech lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Sekretariat DNKI sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan, pihaknya sudah mendekati beberapa fintech skala besar untuk menggelar pilot project yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam penyaluran bansos.
Ia menjelaskan bahwa fintech yang tengah didekati berjenis payment, clearing, settlement. Mereka merupakan fintech yang khusus memberikan layanan sistem pembayaran dan uang elektronik. Sayangnya, ia masih belum menjelaskan secara detil soal nama fintech yang sudah didekati hingga saat ini.
