Jakarta Buruk dalam Penanganan Covid-19, Kemenkes Beri Nilai E

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan nilai atau kategori E untuk Pemprov DKI Jakarta, yang artinya buruk dalam pengendalian Covid-19.

Pemberian nilai berdasar kepada laju penularan, tingkat keterisian ranjang rumah sakit hingga kasus yang ada.

“Ada beberapa daerah yang masuk kategori D, dan kategori E seperti Jakarta,” kata Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, Kamis 27 Mei 2021.

Ia menyebut, kualitas pelayanan Covid-19 di berbagai provinsi lainnya sudah membaik dan terkendali. Hanya saja, pengecualian untuk Jakarta hingga harus mendapat nilai E alias paling buruk.

Dante menjelaskan, di DKI Jalarta ada 150 kasus Covid-19 terkonfirmasi per 100 ribu penduduk yang dilaporkan setiap pekan. Namun, respons terhadap penerapan 3T (testing, tracing, treatment) terhadap suatu kasus masih rendah.

Kemudian, Dante memprediksi bahwa puncak kasus Covid-19 pasca-Idul Fitri terjadi pada Juni mendatang. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari peningkatan sebelumnya.

“Kita menghitung dari evaluasi peningkatan tren kasus gradiennya itu dihitung. Kita asumsikan pada pertengahan Juni akan terjadi peningkatan,” ujar Dante.

Peningkatan kasus Covid-19 usai masa libur Lebaran sudah mulai terlihat pada pekan ini. Hal ini akan semakin meningkat pada minggu berikutnya, yang diprediksi akan terjadi peningkatan kasus hingga 50 persen kasus.

“Sebanyak 50 persen kasus dibandingkan dengan sebelumnya pada liburan pasca-Idul Fitri. Sehingga, kami melakukan asusmsi peningkatan ketersediaan obat dengan menyediakan obat 50 persen lebih besar dibandingkan tiga bulan ke depan,” kata dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini