Kemendagri Pastikan Masalah Beasiswa Mahasiswa Papua di Luar Negeri, Selesai

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berlanjutnya beasiswa khusus untuk mahasiswa asli Papua yang belajar di luar negeri dipastikan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian tersebut mengirim tim ke Papua untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Beasiswa itu bagi mahasiswa yang bersekolah di Amerika Serikat, Australia, Inggris dan beberapa negara lainnya.

“Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami, untuk memastikan penganggaran beasiswa bagi mahasiswa yang tugas belajar di luar negeri,” ujar Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni melalui siaran pers, Rabu 2 Februari 2022.

Fatoni masuk dalam tim bersama Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuda.

Selain itu, tim teknis berada di Jayapura untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Fatoni menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program beasiswa luar negeri ini.

Sebab, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Joko Widodo.

Menurut Fatoni, pembayaran beasiswa luar negeri tahun 2021 akan diselesaikan sesuai invoice setiap universitas.

Sementara beasiswa pada 2022 skema pembiayaannya sudah disiapkan.

Pemprov Papua perlu duduk bersama dengan pemerintah kabupaten/kota membahas dan menyepakati kelanjutan beasiswa itu.

“Rencana Gubernur (Papua) dan bupati/wali kota akan melakukan rapat koordinasi tanggal 15 (sampai) 18 Februari 2022 membahas beasiswa ini (mahasiswa Papua),” kata Fatoni.

Masalah beasiswa mahasiswa Papua sebelumnya juga telah dibahas kementerian/lembaga.

Kementerian Dalam Negeri juga dibahas bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Atase Pendidikan di Kedubes Amerika, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Pemprov Papua.

Sementara itu, Kepala BPSDM) Provinsi Papua menyampaikan, keterlambatan pembayaran beasiswa tahun 2021.

Hal itu karena belum diserahkannya tagihan atau invoice untuk semester musim gugur dari pihak kampus kepada Pemprov Papua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini