Kemendagri: Isu Pemekaran 8 Provinsi itu Fitnah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kementerian dalam negeri diterpa isu tak sedap. Pasalnya, kementerian yang di kepalai Tjahjo Kumolo itu diisukan akan memekarkan 57  calon kabupaten dan delapan calon provinsi baru.

“Itu hoax, kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Apalagi merugikan saya sebagai Kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.

Menurutnya, pembuatan berita hoax dalam portal tersebut merupakan fitnah kepada Kemendagri. Sebab, portal berita online tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri.

“Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik,” katanya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB), moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan.

Berita Terbaru

Pemerintah Tegas Jaga Keamanan Papua Demi Masa Depan Masyarakat yang Lebih Sejahtera

Oleh Yonas Pekei*Komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat Papua kembali terlihat melalui langkah cepat aparat TNI-Polri dalam menangani gangguankeamanan di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Kehadiran negara melalui aparatkeamanan menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utamadi tengah upaya besar pemerintah mempercepat pembangunan dan pemerataankesejahteraan di seluruh wilayah Papua.Peristiwa yang terjadi di wilayah Korowai menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan warga sipil yang sedang bekerja mencari nafkah. Dalamsituasi tersebut, aparat keamanan bergerak cepat melakukan pengamanan wilayah, mengevakuasi korban, serta memastikan kondisi tetap terkendali agar masyarakatdapat kembali beraktivitas dengan aman. Respons cepat tersebut mencerminkankeseriusan negara dalam menjaga stabilitas Papua sekaligus memberikan rasa amankepada masyarakat di daerah pedalaman.Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna menegaskanbahwa para korban merupakan warga sipil yang tengah melakukan aktivitaspendulangan emas. Penjelasan tersebut menjadi penting untuk meluruskan berbagaiinformasi yang berkembang sekaligus memastikan masyarakat memperoleh fakta yang benar. Pemerintah melalui aparat keamanan terus mengedepankan keterbukaaninformasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan narasi yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Papua.Langkah yang dilakukan aparat keamanan patut diapresiasi karena Papua saat initengah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pemerintah dalam beberapatahun terakhir terus memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua melalui pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, layanantelekomunikasi, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Berbagai program strategistersebut bertujuan membuka keterisolasian wilayah serta menciptakan kesempatanyang lebih luas bagi generasi muda Papua untuk berkembang dan bersaing.Keamanan menjadi faktor utama agar seluruh program pembangunan dapat berjalanoptimal. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, masyarakat akan kesulitan menikmatimanfaat pembangunan yang telah dihadirkan pemerintah. Karena itu, langkah tegasaparat keamanan sejatinya merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsunganpembangunan sekaligus memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan tenang, bekerja dengan nyaman,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini