MINEWS, JAKARTA-Imbas dari kemarau panjang tahun ini membuat sekitar 20.269 hektare sawah terancam mengalami gagal panen atau puso. Hal itu disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, sampai saat ini data yang masuk ke BNPB jumlahnya segitu. Namun, kata dia tidak tertutup kemungkinan bisa saja bertambah.
Agus mengatakan data tersebut diperoleh dari Kementerian Pertanian dan menunjukkan luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan dari 2009-2019. Berdasarkan data yang diperlihatkan, ada 33.188 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen pada 2009. Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga tercatat mengalami penurunan drastis menjadi 4.442 hektare pada 2013.
Namun, pada 2015, jumlah lahan pertanian yang mengalami puso meroket hingga 244.861 hektare akibat fenomena el nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan di banyak tempat.
Selain itu, BNPB mencatat musim kemarau yang terjadi tahun ini telah menyebabkan bencana kekeringan di tujuh provinsi: Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.
Dari tujuh provinsi tersebut, ada 75 kabupaten/kota, 490 kecamatan, dan 1.676 desa yang telah terkena dampak kekeringan. Di antara 75 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan, ada 55 kabupaten di antaranya yang sudah melaporkan status siaga darurat kekeringan.
Beberapa di antaranya lima desa di NTT yang sudah melaporkan masuk kategori darurat kekeringan. Lima kabupaten/kota itu adalah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur.
Untuk menanggulangi bencana kekeringan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan melakukan strategi modifikasi cuaca membuat hujan buatan.
Hal ini merujuk pada perintah yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pada 25 Juli lalu. Dalam operasi penanggulangan tersebut, BNPB bersama BMKG dan BPPT akan mendirikan dua pos operasi yang akan ditempatkan di Halim Perdanakusuma (Jakarta) dan Kupang.
Upaya penanggulangan tersebut menargetkan daerah-daerah pertanian untuk mencegah kemungkinan terjadinya puso atau gagal panen. Jika tidak ditanggulangi, Agus mengkhawatirkan ada kerugian sekitar Rp3 triliun akibat gagal panen.