Kebakaran di Jakarta Karena Instalasi Listrik Pemukiman Buruk

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Banyaknya peristiwa kebakaran di Jakarta akibat kualitas instalasi listrik pemukiman yang buruk. Maka sebagian besar kebakaran diakibatkan arus pendek listrik.

“Apalagi di perumahan padat dan kumuh. Mungkin ada yang listriknya separuh nyolong, mungkin pemasangan kabel-kabel dan instalasi listrik antar rumah kurang pengamanan,” kata pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, Jum’at 9 Agustus 2019.

Peluang tersebut menjadi sangat besar saat musim kemarau karena pemakaian listrik masyarakat sangat tinggi.

Selain itu kualitas kabel dan pemahaman beban maksimal kabel, fitting lampu, stop kontak listrik, sampai bahan isolasi serta teknik penyambungan kabel dan pembagian listrik, ikut berpotensi menimbukan kebakaran.

Data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, terjadi 1.102 kasus kebakaran sepanjang tahun ini dan 677 di antaranya disebabkan hubungan pendek listrik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Penyerahan Dana 11.4 T Bukti Ketegasan Hukum dan Integritas Pemerintah Selamatkan Aset Negara

Oleh: Ahmad SubarkahPemandangan tumpukan uang tunai senilai Rp11,4 triliun di Kantor Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 April 2026, bukan sekadar seremonial birokrasi biasa yang kerap menghiasi layarkaca. Bagi publik yang jeli melihat arah kebijakan nasional, peristiwa tersebut adalah proklamasiatas babak baru penegakan hukum di Indonesia, yakni sebuah fase di mana hukum tidak hanyaberfungsi memenjarakan badan, tetapi juga secara agresif memulihkan urat nadi perekonomiannegara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan sekitar satu setengahtahun, langkah strategis melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menjelmamenjadi instrumen penyelamat fiskal yang sangat konkret dan terukur. Fenomena ini menandaipergeseran paradigma penegakan hukum dari yang bersifat retributif semata menjadi restitusifinansial yang masif demi kepentingan rakyat banyak.Langkah pemerintah dalam menarik denda administratif dan menyita aset hasil kejahatan sektorkehutanan merupakan jawaban cerdas sekaligus berani atas tantangan defisit anggaran yang sedang membayangi. Sebagaimana diketahui, data kuartal pertama tahun 2026 menunjukkanbahwa APBN per 31...
- Advertisement -

Baca berita yang ini