Jalur Pendakian Gunung Slamet Ditutup, BPBD: Jauhi Radius 3,5 Km!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Akhrinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memutuskan untuk menutup semua jalur pendakian Gunung Slamet yang rawan erupsi.

Penutupan tersebut dilakukan setelah adanya peningkatan status terbaru Gunung Slamet, yang saat ini berada pada level II atau Waspada.

“Para pendaki dilarang berada di gunung. Kita sudah tutup empat jalur pendakian gunung Slamet Baturraden, Pemalang dan Wonosobo,” kata Kepala BPBD Jateng Sudaryanto, Jumat 9 Agustus 2019.

Masyarakat pun diimbau menjauhi radius 3,5 kilometer dari puncak gunung. BPBD saat ini tengah fokus memastikan keselamatan warga agar tak menimbulkan korban jika Gunung Slamet erupsi.

“Radius 3,5 kilo harus dikosongkan dari aktivitas warga. Jarak aman saat ini sekitar radius 4 kilo dari puncak Gunung Slamet,” ujar Sudaryanto.

BPBD Jateng juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Jateng yang memiliki kewenangan di lahan hutan Gunung Slamet untuk mencegah para pendaki yang bandel dan nekat mendekati puncak.

Kata Sudaryanto, aktivitas kegempaan di Gunung Slamet saat ini agak berbeda dengan gunung api lainnya. Gunung Slamet, punya karakter kegempaan eksplosif dan diperkirakan statusnya masih bisa terus berubah yang mengikuti fenomena alam.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini