MATA INDONESIA, JAKARTA-Bergulirnya kasus dugaan suap kepengurusan laporan keuangan Pemerintah kabupaten (pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ini menjadwalkan pemanggilan pada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rusdy Susmanto untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
Tak hanya Rusdy, KPK juga turut memeriksa dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Aldino Putra Perdana dan Rizky Akbar.
Pemanggilan ketiga orang ini bertujuan untuk diperiksa dan mendapatkan bukti berikutnya.
Rusdy nantinya akan dimintai keterangan untuk memeriksa berkas penyidikan Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu 27 Juli 2022.
Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.
Ade Yasin dan tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap.
Ade Yasin yang diduga menyuap empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat sekitar Rp 1,9 miliar supaya Pemkab Bogor mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021.
Tak hanya Ade Yasin KPK juga menjerat beberapa orang lainnya sebagai tersangka kasus ini diantaranya Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab Bogor Rizki Taufik (RT). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi suap.
Sedangkan pihak pemberi suap terdiri dari Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).
 Bogor tahun anggaran 2021.){kind=link}