Kapolri: Kasus Mayjen (Purn) Soenarko Belum Jelas

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan kasus mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen jauh lebih terang benderang daripada kasus mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.

Menurut Tito, kasus Soenarko memang ada senjata yang dimilikinya saat dinas di Aceh dan dibawa ke Jakarta.

“Tetapi belum ada rencana senjata akan digunakan untuk apa. Misalnya apakah untuk melakukan pidana tertentu seperti dalam kasus Bapak Kivlan Zen,” ujar Tito di Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.

Maka, Tito memerintahkan anak buahnya untuk terus berkomunikasi dengan Soenarko. Namun tidak disebutkan maksud komunikasi tersebut masuk dalam ranah projustitia atau sekadar berbincang biasa untuk pengumpulan bahan keterangan.

Saat ini Soenarko juga diselidiki Polisi Militer karena mengirim senjata secara ilegal dari Aceh ke Jakarta.

Sementara pada kasus Kivlan, Tito menegaskan sangat jelas tindak pidananya. Tak hanya soal senjata api tetapi juga permufakatan jahat. Sehingga, kasus ini harus dilanjut sampai ke pengadilan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini