Jurnalis Selandia Baru yang Sedang Hamil Minta Perlindungan Taliban

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Sejumlah negara, khususnya Barat menggambarkan Taliban sebagai kelompok yang tak menghormati kaum perempuan. Namun kenyataannya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Seorang jurnalis asal Selandia Baru yang tengah mengandung bahkan meminta bantuan Taliban setelah ia dicegah untuk kembali ke negara asalnya karena aturan karantina Covid-19.

Dalam sebuah kolom yang diterbitkan di New Zealand Herald, jurnalis bernama Charlotte Bellis itu mengatakan sungguh ironis bahwa ia pernah menanyai Taliban mengenai perlakukan mereka terhadap kaum perempuan. Dan kini, Charlotte mengajukan pertanyaan yang sama kepada negaranya sendiri, Selandia Baru.

“Ketika Taliban menawarkan Anda – seorang perempuan hamil yang belum menikah – tempat yang aman, Anda tahu situasi Anda kacau,” tulis Charlotte di kolomnya, melansir The Guardian.

Tahun lalu, Charlotte yang bekerja untuk Al Jazeera meliput penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan. Ia bahkan mendapat perhatian internasional setelah mengajukan pertanyaan kepada para pemimpin Taliban mengenai perlakuan mereka terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dalam kolomnya, Charlotte mengatakan bahwa ia kembali ke Qatar pada September 2021 dan dinyatakan hamil dengan pasangannya, fotografer lepas Jim Huylebroek, seorang kontributor The New York Times.

Charlotte menggambarkan, kehamilan itu sebagai suatu keajaiban. Pasalnya, ia diberitahu sang dokter bahwa ia tidak bisa memiliki keturunan. Dan kini ia tengah menantikan kelahiran putrinya pada Mei.

Ia juga menuturkan bahwa ia mengundurkan diri dari Al Jazeera pada November dan melanjutkan kehidupannya dengan sang kekasih di Belgia, tempat asal Huylebroek. Akan tetapi dia tidak bisa tinggal lama, katanya, karena tidak memiliki izin tinggal.

Charlotte mengatakan satu-satunya tempat lain pasangan itu memiliki visa untuk tinggal adalah Afghanistan. Ia kemudian melakukan kontak dengan tokoh senior Taliban yang memastikan bahwa dia akan baik-baik saja jika kembali ke Afghanistan.

“Katakan saja kepada orang-orang bahwa Anda sudah menikah dan jika itu meningkat, hubungi kami. Jangan khawatir,” kata tokoh senior Taliban itu kepadanya.

Perempuan malang itu mengungkapkan bahwa ia telah mengirim 59 dokumen ke otoritas Selandia Baru di Afghanistan. sSayangnya, mereka menolak permohonannya untuk pengembalian darurat.

Kepala gabungan sistem Isolasi dan Karantina Terkelola Selandia Baru, Chris Bunny mengatakan kepada Herald bahwa aplikasi darurat Charlotte tidak sesuai dengan persyaratan bahwa dia bepergian dalam 14 hari.

Ia menambagkan bahwa staf telah menghubungi Charlotte tentang membuat aplikasi lain yang sesuai dengan persyaratan.

“Ini tidak biasa dan merupakan contoh tim yang membantu warga Selandia Baru yang berada dalam situasi menyedihkan,” tulis Bunny.

Charlotte mengatakan bahwa setelah berbicara dengan pengacara, politisi dan orang-orang hubungan masyarakat di Selandia Baru, kasusnya tampaknya bergerak maju lagi, meskipun dia belum disetujui untuk pulang.

Selandia Baru berhasil menekan penyebaran virus Covid-19 seminimal mungkin selama pandemi. Negara tersebut hanya melaporkan 52 kematian akibat virus di antara populasinya yang berjumlah 5 juta jiwa.

Tetapi persyaratan negara bahwa bahkan warga yang kembali menghabiskan 10 hari untuk mengisolasi diri di hotel karantina yang dijalankan oleh militer telah menyebabkan ribuan orang yang ingin kembali ke rumah berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat.

Kisah warga Selandia Baru yang terdampar di luar negeri dalam keadaan yang mengerikan telah menyebabkan rasa malu bagi Perdana Menteri Jacinda Ardern dan pemerintahannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Resmi Jadi Kader NasDem, Sutrisna Wibawa bakal Bersaing Ketat dengan Bupati Gunungkidul

Mata Indonesia, Yogyakarta - Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sutrisna Wibawa, telah resmi bergabung sebagai kader Partai Nasional Demokrat (NasDem). Hal ini jelas memperkuat dinamika politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunungkidul 2024.
- Advertisement -

Baca berita yang ini