MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Junta Myanmar membebaskan ratusan pengunjuk rasa yang ditangkap selama penumpasan brutal sejak aksi demonstrasi pecah pada awal Februari. Namun, tidak ada pernyataan langsung dari mengenai angka pasti terkait tahanan yang dibebaskan.
Beberapa bus yang penuh dengan narapidana keluar dari penjara Insein Yangon pada Rabu (24/3) pagi waktu setempat, kata saksi mata, termasuk pengacara untuk beberapa narapidana.
“Semua yang dibebaskan adalah mereka yang ditangkap karena protes, juga penangkapan pada malam hari atau mereka yang keluar untuk membeli sesuatu,” kata seorang anggota kelompok penasihat hukum yang mengatakan bahwa ia melihat sekitar 15 bus yang membawa pengunjuk rasa.
Asosiasi Bantuan untuk Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan, setidaknya 2 ribu pengunjuk rasa telah ditangkap dalam tindakan keras militer sejak kudeta.
Seorang guru di distrik Kyauktada mengatakan bahwa jalanan sepi, hanya petugas pengantar air yang terlihat beroperasi. Hal ini menyusul seruan aktivis anti-kudeta untuk melakukan mogok massal dan berdiam diri di rumah
Pemogokan itu terjadi sehari setelah staf di sebuah layanan pemakaman di Mandalay mengatakan kepada Reuters bahwa seorang gadis berusia 7 tahun tewas karena luka tembak aparat keamanan Myanmar.
Dengan begitu jumlah korban tewas di Myanmar hingga saat ini mencapai angka 275 orang dalam penumpasan berdarah, berdasarkan laporan AAPP.
Aparat keamanan Myanmar menembak ayahnya tetapi memukul gadis yang duduk di pangkuannya di dalam rumah mereka, kata saudara perempuannya kepada outlet media Myanmar Now.
Junta menghadapi kecaman internasional karena melakukan kudeta yang menghentikan transisi lambat Myanmar menuju demokrasi dan melakukan tindakan represif kepada warga yang menentang kudeta.
Juru bicara Junta, Zaw Min Tun menyalahkan pertumpahan darah pada para pengunjuk rasa dan mengatakan sembilan anggota pasukan keamanan juga tewas. Dia mengatakan pemogokan dan rumah sakit yang tidak beroperasi sepenuhnya telah menyebabkan kematian, termasuk dari COVID-19.
Para penentang pemerintahan militer secara teratur menyerukan pemogokan dan juga kampanye pembangkangan sipil, termasuk di antara pegawai negeri, yang telah melumpuhkan sektor perekonomian.
