MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Junta militer Myanmar menegaskan akan mempertimbangkan setiap saran konstruktif dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai cara untuk menyelesaikan gejolak yang dipicu kudeta pada awal Februari.
“Saran tersebut akan dipertimbangkan secara positif jika … melayani kepentingan negara dan didasarkan pada tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam ASEAN,” kata junta militer Myanmar dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, Selasa, 27 April 2021.
Sebagaimana diketahui, pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing turut menghadiri pertemuan ASEAN di Indonesia pada akhir pekan lalu (24/4). Sang Jenderal Senior berjanji untuk mengakhiri gejolak protes di Myanmar.
Akan tetapi, pemimpin junta militer yang menyingkirkan pemerintah terpilih itu tidak secara eksplisit menanggapi tuntutan untuk menghentikan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa.
Pertemuan ASEAN di Jakarta menghasilkan konsensus lima poin yang mencakup mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan, serta kunjungan utusan ke Myanmar.
Sejak junta militer menggulingkan pemerintahan de facto Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi, aksi unjuk rasa di penjuru negeri meledak. Berdasarkan data Kelompok Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), aparat keamanan telah menewaskan 751 jiwa.
Bukan hanya itu, 3,431 warga anti pemerintahan militer juga ditahan karena menentang kudeta, termasuk sang Peraih Nobel Perdamaian yang menghadapi dakwaan yang dapat membuatnya dipenjara selama 14 tahun.
Sebelumnya, aktivis pro-demokrasi Myanmar dengan tajam mengkritik perjanjian antara pemimpin junta Min Aung Hlaing dan ASEAN. Para aktivis pro-demokrasi ini juga berjanji untuk melanjutkan kampanye protes yang telah berlangsung sejak awal Februari.
“Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berbicara dari luar dengan mengatakan jangan melawan tetapi negosiasikan dan selesaikan masalah. Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar. Kami akan melanjutkan protes. Kami memiliki rencana untuk melakukannya,” tutur Khin Sandar dari kelompok protes yang disebut Komite Kolaborasi Pemogokan Umum.
