Jokowi Tolak Terbitkan Perppu untuk Batalkan UU KPK

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan pemberlakukan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Nggak ada,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin 23 September 2019.

Permintaan soal Perppu tersebut dilontarkan dalam jumpa pers siang tadi, oleh Ketua BEM UI. Bagi Aliansi Mahasiswa, UU KPK yang baru tak sesuai amanat reformasi.

Usulan Perppu tersebut pernah diungkapkan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Menurutnya, menerbitkan Perppu tersebut bukan hal yang sulit bagi Jokowi, sebab hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

Revisi UU KPK tersebut telah disetujui dalam sebut rapat paripurna DPR yang disetujui sebagian besar fraksi DPR. Hanya tiga fraksi yang memberi catatan terutama soal pembentukan Dewan Pengawas KPK.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini