Jokowi: Masyarakat Tak Boleh Semena-Mena, Aparat Hukum Harus Terukur

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat tidak boleh berbuat semena-mena melanggar hukum sehingga merugikan warga lainnya bahkan membahayakan bangsa dan negara. Untuk hal seperti itu, Presiden Jokowi meminta aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun tapi harus wajar dan terukur.

“Tetapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya,” begitu kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Minggu 13 Desember 2020.

Tugas itu adalah melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya dalam bertugas secara wajar dan terukur.

Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakkan hukum, Presiden meminta agar masyarakat menggunakan mekanisme hukum.

Dia juga mengingatkan kita semua harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku di negeri ini dan proses peradilan yang ada.

Dia juga minta kita semua menghargai keputusan pengadilan. Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen bisa melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini