JK: Uang Suap Romi Gak Cukup Buat Biaya Kampanye

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Uang suap yang diterima Ketua Umum PPP Romahurmuziy dari dua kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag).

“Kalau cuma Rp 300 juta, memang banyak, tetapi untuk kampanye butuh dana lebih banyak lagi,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Romi panggilan akrab Romahurmuziy terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum’at 15 Maret 2019 di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dia ditangkap bersama kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kakanwil Kemenag Gresik.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai senilai Rp156,7 juta. Namun dari hasil pemeriksaan penyidik KPK, Romi diduga telah menerima uang sejumlah Rp300 juta dari keduanya.

KPK berencana memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin karena berhasil menyita Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS saat menggeledah ruang kerjanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini