Jerman Izinkan Deportasi Warga Suriah yang Menimbulkan Risiko Keamanan

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Pemerintah Jerman mengizinkan deportasi warga Suriah ke tanah air mereka –yang dilanda peperangan sejak 2011, jika dianggap menimbulkan risiko keamanan. Hal ini diungkapkan pejabat Kementerian Dalam Negeri Jerman.

“Larangan umum deportasi ke Suriah akan berakhir pada akhir tahun ini,” kata Sekretaris Negara di Kementerian Dalam Negeri, Hans-Georg Engelke, melansir English al Arabiya, Sabtu, 12 Desember 2020.

“Mereka yang merupakan pelaku kejahatan atau memiliki kaitan dengan teroris untuk melakukan kerusakan serius pada negara kita dan penduduk kita harus dan wajib meninggalkan Jerman,” sambungnya.

Keputusan tersebut diambil pada konferensi telepon antara Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer -yang telah lama menyerukan diakhirinya larangan deportasi, dengan 16 rekannya di tingkat negara bagian.

Seruan untuk perubahan sikap telah berkembang sejak seorang pria Suriah ditangkap pada November karena dicurigai melakukan serangan pisau mematikan di kota Dresden.

Jaksa penuntut mengatakan pria yang baru berusia 20 tahun itu -yang dituduh membunuh satu turis dan melukai serius lainnya, memiliki serangkaian hukuman kriminal dan sejarah keterlibatan dengan kelompok ekstremis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini