Jelang PON XX, Wilayah Papua Dipastikan Aman

Baca Juga

MATA INDONESIA, TIMIKA – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX akan digelar 2-15 Oktober 2021 di di Papua. Untuk menjaga agar suasana tetap kondusif, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Korgabwilhan) III terus berkoordinasi dengan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih dan Kepolisian Daerah Papua.

Menurut Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Agus Rohman, langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PON XX dapat berjalan aman dan terkendali.

“Bukan kami menyepelekan adanya potensi gangguan dan lain-lain, kami tetap mengoptimalkan pengamanan dan terus berkoordinasi dengan Kodam dan Polda,” katanya, Senin 14 Juni 2021.

Ia juga memastikan kondisi Timika yang menjadi salah satu wilayah penyelenggara PON XX untuk beberapa cabang olahraga tetap kondusif. Agus juga menjamin pasukan TNI/Polri selalu siap sedia di wilayah tersebut.

“Terkhusus di Timika pasukan yang ada cukup kuat di sini,” ujarnya.

Agus pun berharap setiap kontingen dari masing-masing provinsi tak perlu mencemaskan kondisi di Papua. Mereka diminta untuk melibatkan aparat TNI/Polri terkait dengan koordinasi pengamanan mereka selama berada di Papua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Membuka Ruang Aspirasi, Mahasiswa Papua Harus Utamakan Dialog dan Menjaga Persatuan

Oleh: Samuel Wenda*Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam proses tersebut, pemerintahmenunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kolaborasi menjadi modal penting dalammemastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuatpersatuan di Tanah Papua.Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab menjadi masukan yang berharga bagi penyempurnaan berbagai kebijakanpembangunan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersedia menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah terusmemperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.Komitmen tersebut tercermin dari sikap Anggota DPR Papua sekaligus tokoh intelektual, tokohadat Port Numbay, dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini