Jelang HUT RI, SMK Katolik Santo Yosef Nenuk Gelar Festival Budaya

Baca Juga

MATA INDONESIA, ATAMBUA – Dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-77, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santo Yosef Nenuk menggelar festival budaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMK Katolik Nenuk Sabtu 14 Agustus 2022.

Acara yang mengusung tema “Festival Budaya Penguatan Profil Pancasila SMK Katolik St.Yosef Nenuk Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77” ini mendapat antusias dari siswa-siswi dan guru-guru di SMK Nenuk.

Festival budaya ini meliputi beberapa aneka kegiatan diantaranya lomba tarian dan fashion show antar kelas.

Demikian hal ini disampaikan Rektor Komunitas SMK Katolik St.Yosef Nenuk, Pater Lukas Lui Uran, SVD saat membacakan kriteria perlombaan dimaksud.

“Untuk menjadi juara tentunya harus memenuhi kriteria lomba yang telah ditentukan oleh tim juri. Dijelaskan, untuk lomba tari ada 6 kriteria penilaian diantaranya, peserta minimal 6 orang tiap kelas, busana pakaian daerah NTT, musik iringan, busana dan tata rias, kesesuaian musik dan gerak, serta kekompakan gerak,” katanya.

“Sementara untuk fashion show, kriteria penilaiannya berupa peserta dua orang mewakili kelas, keserasian gerak dan ekpresi dengan musik, kepercayaan diri, teknik berjalan/penampilan di catwalk, keserasian warna busana dan durasi waktu pentasnya 5 menit,” tambahnya.

Pantauan media sebelum puncak lomba, peserta lomba dari setiap kelas didampingi para wali kelas nampak begitu antusias dan secara sungguh mengadakan latihan tari dan fashion show dengan harapan menjadi juara pada momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini.

Kontributor TTU: Zenobius Yancen Abi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini