MATA INDONESIA, JAKARTA – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebelum tertangkap tangan menerima suap, sebelumnya bertemu dengan anggota DPR.
Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sosok anggota DPR tersebut. Mukti Agung Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Agustus 2022.
”Seseorang yang ditemui di Gedung DPR ini akan didalami,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Hal itu terungkap dari kronologi OTT yang dibeberkan KPK. Awalnya, Lembaga Antikorupsi menerima informasi terkait dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh Mukti. Uang dari beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dan pihak lainnya.
”Selanjutnya, tim KPK segera bergerak dan menindaklanjuti informasi tersebut,” ujar Firli.
KPK mengendus Mukti beserta rombongan pergi ke Jakarta. Ia mendatangi salah satu rumah yang berada di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa sebuah bungkusan. ”Bungkusan berisi uang yang telah diterimanya,” ucap Firli.
Mukti keluar dan menuju ke gedung DPR menemui seseorang. Ketika Mukti beserta rombongan keluar dari gedung DPR, tim KPK langsung mengamankannya. ”Mengamankan MAW beserta rombongan dimaksud beserta dengan uang dan bukti-bukti lainnya,” kata Firli.
Tim KPK juga bergerak mengamankan beberapa pihak dari unsur pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang. Lalu, melakukan pengamanan atau segel terhadap ruangan kerja di Pemkab Pemalang dan rumah dinas.
KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang pada 2021-2022. Yakni,
- Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW)
- Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW)
- penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM)
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG)
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).
