Jaringan Telekomunikasi Papua Bakal Terus Ditingkatkan Pasca PON Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perhatian pemerintah untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi di Papua tak semata-mata untuk menyambut gelaran PON Papua saja. Pemerintah justru akan terus berupaya agar telekomunikasi Papua terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan di masa mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Telekomunikasi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Aju Widyasari. Ia mengatakan, penyediaan infrastruktur telekomunikasi tersebut tentu tak lepas dari investasi para penyelenggara layanan seluler yang beroperasi di Indonesia.

“Poin ini di luar kegiatan PON, yaitu adalah soal isu investasi di wilayah yang geografisnya sulit di Papua, ini juga perlu dilanjutkan perhatian. Sebagai catatan, wilayah Papua baru di-cover oleh tiga penyelenggara seluler saja. Infrastruktur backbone masih dilayani oleh Telkom sebagian besar, ada juga penyelenggara lain tapi belum seluas Telkom,” katanya, Rabu 1 September 2021.

Sementara untuk kesiapan di PON XX, Aju mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengukuran di lapangan terkait sinyal di tempat penyelenggaraan (venue) di empat tempat yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke. Ada pun sinyal seluler disiapkan oleh tiga penyelenggara seluler yaitu Telkomsel, Indosat dan XL Axiata.

Aju menambahkan, Kominfo bersama berbagai pihak seperti PT Telkom telah melakukan koordinasi, dan penyediaan backbone dinilai sudah cukup dari Telkom.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan memastikan persiapan yang terkait koordinasi di panitia PON dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk media center dan penyiaran (broadcasting), agar bisa memadai bagi wartawan yang meliput kegiatan PON dengan nyaman dan baik.

“Ada juga kemungkinan kerja sama, mengingat tidak semua sinyal seluler ada di sana. Kemungkinan-kemungkinan roaming sinyal di sana sebelumnya sifatnya sementara, asalkan para penyelenggara sudah lakukan kerja sama di antara mereka untuk berikan layanan roaming,” ujarnya.

Menambahkan, Direktur LTI Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Danny Januar mengatakan pihaknya juga aktif berkoordinasi dengan Telkom untuk menjadikan Palapa Ring sebagai bagian dari ketahanan konektivitas.

“Ada beberapa segmen Palapa Ring yang dijadikan hub,” katanya.

Hal ini, lanjut Danny dinilai selaras dengan program percepatan jaringan telekomunikasi nasional. Kominfo memiliki program prioritas untuk bisa menjangkau 12.548 desa blankspot di Indonesia. Dari total tersebut, sebanyak 4.519 desa (36 persen) berada di Papua.

“Ini yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Seluruh desa ini kolaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Kebijakan kementerian dibagi berdasarkan fokus, yaitu wilayah 3T diselesaikan oleh BAKTI, dan di luar wilayah itu akan diselesaikan operator seluler,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kominfo juga akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur untuk melayani titik-titik pelayanan publik melalui satelit. Proyek ini akan secara efektif diluncurkan di 2023.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukung Skenario Antisipatif Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Rupiah

Oleh: Cahya Rumisastro)*Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belummereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalamsituasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan olehBank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetapterjaga.Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen keposisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembalimengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih beradadalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan BelanjaNegara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagaiinstrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar. Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukardalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkansebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global. Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjagastabilitas nilai tukar rupiah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini